Tirakatnya KH. Hasyim Asy’ari Sebelum Merestui Lahirnya Pancasila

Bangsa Indonesia yang berupaya membangun negara nasional (nation state) menyadari identitasnya yang plural (majemuk). Hal ini diwujudkan oleh pada founding fathers (pendiri bangsa) agar rumusan dasar negara mengakomodasi kepentingan bersama. Kepentingan bersama ini menjadi prinsip terdepan untuk membangun persatuan sehingga lahirlah Pancasila.

Proses merumuskan Pancasila ini bukan tanpa silang pendapat, bahkan perdebatan yang sengkarut terjadi ketika kelompok Islam tertentu ingin memperjelas identitas keislamannya di dalam Pancasila. Padahal, sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang dirumuskan secara mendalam dan penuh makna oleh KH. Wahid Hasyim merupakan prinsip tauhid dalam Islam.

Tetapi, kelompok-kelompok Islam dimaksud menilai bahwa kalimat Ketuhanan Yang Maha Esa tidak jelas sehingga perlu diperjelas sesuai prinsip Islam. Akhirnya, Soekarno bersama tim sembilan yang bertugas merumuskan Pancasila pada 1 Juni 1945 mempersilakan kelompok-kelompok Islam tersebut untuk merumuskan mengenai sila Ketuhanan.

Setelah beberapa hari, pada tanggal 22 Juni 1945 dihasilkan rumusan sila Ketuhanan yang berbunyi, “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Kalimat itu dikenal sebagai rumusan Piagam Jakarta. Rumusan tersebut kemudian diberikan kepada tim sembilan. Tentu saja bunyi tersebut tidak bisa diterima oleh orang-orang Indonesia yang berasal dari keyakinan yang berbeda.

Poin agama menjadi simpul atau garis besar persoalan yang diambil Soekarno yang akhirnya menyerahkan keputusan tersebut kepada Hadlratussyekh KH. Hasyim Asy’ari untuk menilai dan mencermati serta memeriksa kebenaran (mentashih) apakah Pancasila 1 Juni 1945 sudah sesuai dengan syariat dan nilai-nilai ajaran Islam atau belum.

Saat itu, rombongan yang membawa pesan Soekarno tersebut dipimpin langsung oleh KH. Wahid Hasyim yang menjadi salah seorang anggota tim sembilan perumus Pancasila. Mereka menuju Jombang untuk menemui Hadlratussyekh KH. Hasyim Asy’ari. Sesampainya di Jombang, Kiai Wahid yang tidak lain adalah putra Kiai Hasyim sendiri menyampaikan maksud kedatangan rombongan.

Setelah mendengar maksud kedatangan rombongan, Kiai Hasyim Asy’ari tidak langsung memberikan keputusan. Prinsipnya, Kiai Hasyim Asy’ari memahami bahwa kemerdekaan adalah kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia, sedangkan perpecahan merupakan kerusakan (mafsadah) sehingga dasar negara harus berprinsip menyatukan semua.

Untuk memutuskan bahwa Pancasila sudah sesuai syariat Islam atau belum, Kiai Hasyim Asy’ari melakukan tirakat.

Di antara tirakat Kiai Hasyim Asy’ari ialah puasa tiga hari. Selama puasa tersebut, beliau mengkhatamkan Al-Qur’an dan membaca surah Al-Fatihah. Setiap membaca surah Al-Fatihah dan sampai pada ayat “iyyaaka na’budu waiyyaaka nasta’in”, Kiai Hasyim Asy’ari mengulangnya hingga 350.000 kali. Kemudian, setelah puasa tiga hari, Kiai Hasyim Asy’ari melakukan shalat istikharah dua rakaat. Rakaat pertama beliau membaca surah At-Taubah sebanyak 41 kali, sedangkan rakaat kedua membaca surah Al-Kahfi juga sebanyak 41 kali. Kemudian beliau istirahat tidur. Sebelum tidur Kiai Hasyim Asy’ari membaca ayat terakhir dari surah Al-Kahfi sebanyak 11 kali.

Paginya, Kiai Hasyim Asy’ari memanggil putranya, KH. Wahid Hasyim, dengan mengatakan bahwa Pancasila sudah betul secara syar’i sehingga apa yang tertulis dalam Piagam Jakarta (Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya) perlu dihapus karena Ketuhanan Yang Maha Esa adalah prinsip ketauhidan dalam Islam.

Sila-sila lain yang termaktub dalam sila ke-2 hingga sila ke-5 juga sudah sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip ajaran Islam. Karena ajaran Islam juga mencakup kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Atas ikhtiar lahir dan batin Kiai Hasyim Asy’ari tersebut, akhirnya rumusan Pancasila bisa diterima oleh semua pihak dan menjadi pemersatu bangsa Indonesia hingga saat ini.

Wallahu A’lam

Sumber: Situs PBNU

Peran Penting KH. Wahid Hasyim Atas Lahirnya Pancasila

Sejarah Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945

Sejarah mencatat, ketika Jepang semakin terdesak dalam Perang Dunia II, Pemerintah Pendudukan Bala Tentara Jepang di Jawa melalui Saiko Syikikan Kumakici Harada mengumumkan secara resmi berdirinya BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada 1 Maret 1945 yang berjumlah 69 anggota. KRT Radjiman Wedyodiningrat (seorang tokoh Budi Utomo) ditunjuk sebagai Ketua. Walaupun badan ini dibentuk oleh Jepang, bagi para pemimpin perjuangan yang duduk di dalamnya, badan ini diarahkan untuk kepentingan kehidupan bangsa.

BPUPKI menggelar dua kali sidang. Sidang pertama dibuka pada tanggal 29 Mei-1 Juni 1945 di gedung Cuo Sangi In dan 10-16 Juli 1945. Sidang pertama menetapkan Dasar Negara Pancasila dan sidang kedua menetapkan rancangan UUD 1945. Dalam sidang pertama, tepatnya pada tanggal 29 Mei 1945, Mohamad Yamin mengucapkan pidato yang berisi tentang asas-asas yang diperlukan sebagai dasar negara.

Pada sidang tanggal 31 Mei, Soepomo juga mengungkapkan uraian tentang dasar-dasar negara. Akhirnya pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno secara gagah menyodorkan 5 poin yang diusulkan menjadi dasar negara. Pada saat itu, ia jugalah yang pertama kali menyebut “Pancasila” untuk 5 dasar yang diajukannya itu.

Persiapan yang dilakukan oleh para tokoh bangsa termasuk salah satu perumus Pancasila KH. Wahid Hasyim dari kalangan tokoh agama tidak lantas membuat mereka optimis dalam menyiapkan kemerdekaan. Hal ini diungkapkan oleh KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dalam salah satu kolomnya berjudul Kemerdekaan: Suatu Refleksi.

Dalam tulisan tersebut, Gus Dur menjelaskan dalam konteks usaha susah payah para tokoh bangsa dalam menyiapkan kemerdekaan. Mantan Presiden ke-4 RI ini mengatakan bahwa pada sidang lanjutan tanggal 1 Juni 1945 para pemimpin rakyat peserta sidang kebanyakan masih menyangsikan kemampuan bangsa Indonesia untuk merdeka.

Meskipun demikian, dalam kesangsian sikap itu, justru dimanfaatkan oleh para tokoh bangsa sebagai energi positif untuk dapat merumuskan dasar negara. Artinya, kesangsian yang timbul bukan semata dari semangat perjuangan, tetapi dari pergolakan politik yang masih berkecamuk saat itu.

Namun demikian, Gus Dur menegaskan akhirnya para pemimpin rakyat itu melalui perjuangan jiwa, raga, dan pikiran berhasil memerdekakan Indonesia dua bulan kemudian (17 Agustus 1945). Dalam konteks ini, Gus Dur ingin menyampaikan bahwa esensi kemerdekaan bukan hanya lepas dari penjajahan, tetapi juga terbangun persamaan hak (equality) di antara seluruh bangsa Indonesia yang majemuk. Secara tegas, Gus Dur mengatakan bahwa musuh kemerdekaan bukanlah kekuasaan masyarakat dan negara, melainkan kesewenang-wenangan dalam penggunaan kekuasaan itu.

Peran Strategis KH. Wahid Hasyim

Jika balik lagi memperhatikan proses penyusunan dasar negara berupa Pancasila dan UUD 1945, apa yang dijelaskan oleh Gus Dur, itulah misi yang dibawa oleh para pemimpin rakyat agar dasar negara merupakan pondasi kokoh yang mengakomodasi kemerdekaan seluruh anak bangsa, bukan hanya Islam yang merupakan umat mayoritas. 

Seperti diketahui bahwa Tim 9 (sembilan) perumus dasar negara yang terdiri dari Soekarno, Muh. Hatta, A.A. Maramis, KH.A. Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakkir, Abikusno Tjokrosujoso, H. Agus Salim, Ahmad Subardjo dan Muh. Yamin, merumuskan salah satu bunyi Piagam Jakarta yaitu: “Ketuhanan, dengan Kewajiban Menjalankan Syari'at Islam Bagi Pemeluk-pemeluknya”.

Sebelum Pembukaan/Muqaddimah (Preambule) disahkan, pada tanggal 17 Agustus 1945 Mohammad Hatta mengutarakan aspirasi dari rakyat Indonesia bagian Timur yang mengancam memisahkan diri dari Indonesia jika poin “Ketuhanan” tidak diubah esensinya. Akhirnya setelah berdiskusi dengan para tokoh agama di antaranya Ki Bagus Hadikusumo, KH. Wahid Hasyim, dan Teuku Muh. Hasan, ditetapkanlah bunyi poin pertama Piagam Jakarta yang selanjutnya disebut Pancasila itu dengan bunyi: “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Tokoh ulama yang berperan menegaskan konsep Ketuhanan yang akomodatif itu adalah KH. Wahid Hasyim, ulama muda NU putra KH. Hasyim Asy’ari yang juga tak lain ayah Gus Dur. Menurut Gus Wahid saat itu, “Ketuhanan Yang Esa” merupakan konsep tauhid dalam Islam. Sehingga tidak ada alasan bagi umat Islam untuk menolak konsep tersebut dalam Pancasila. 

Artinya, dengan konsep tersebut, umat Islam mempunyai hak menjalankan keyakinan agamanya tanpa mendiskriminasi keyakinan agama lain. Di titik inilah, menjalankan Pancasila sama artinya mempraktikan Syariat Islam dalam konsep hidup berbangsa dan bernegara. Sehingga tidak ada sikap intoleransi kehidupan berbangsa atas nama suku, agama, dan lain-lain.

Pancasila yang akomodatif dalam konteks sila Ketuhanan tersebut mewujudkan tatanan negara yang unik dalam aspek hubungan agama dan negara. Dalam arti, negara Indonesia bukanlah negara sekuler dan bukan pula negara Islam, melainkan negara yang berupaya mengembangkan kehidupan beragama dan keagamaan. Jika saat ini ada sebagian kelompok Islam yang menolak Pancasila, bisa dikatakan dengan tegas bahwa mereka tidak ikut berjuang merumuskan berdirinya pondasi dan dasar negara ini. 

Peran Kiai Wahid Hasyim bukan hanya mampu menjabarkan Pancasila secara teologis dan filosofis terhadap rumusan awal yang diajukan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945, tetapi juga menegaskan bahwa umat Islam Indonesia sebagai mayoritas menunjukkan sikap inklusivitasnya terhadap seluruh bangsa Indonesia yang majemuk sehingga Pancasila merupakan dasar negara yang merepresentasikan seluruh bangsa Indonesia. 

Menurut salah satu Sejarawan NU, Abdul Mun’im DZ (2016), tidak bisa dipungkiri bahwa dalam menjabarkan Pancasila, Kiai Wahid Hasyim berangkat dari tradisi dan keilmuan pesantren, sehingga bisa dikatakan bahwa Pancasila merupakan kristalisasi ajaran Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja). Di titik inilah menurut Mun’im, NU dan seluruh bangsa Indonesia bukan hanya wajib mengamalkan, tetapi juga wajib mengamankan Pancasila.

Wallahu A’lam

Sumber: Situs PBNU

Sejarah Berdirinya Kabupaten Kendal

Sejarah Kendal telah berlangsung sejak ratusan tahun yang silam. Diantara buktinya adalah terdapat situs peninggalan berupa candi, arca, makam kuno, gua dan lain-lain. Daerah Kendal diperkirakan pernah menjadi pintu gerbang Kerajaan Mataram Kuno yang Berjaya di Jawa Tengah pada abad ke-7 sampai abad ke-9. Kemakmurannya terkenal ke seluruh penjuru angin. Buktinya Kerajaan Mataram Kuno berhasil membangun candi Borobudur di daerah Magelang dan candi-candi Hindu di dataran tinggi Dieng. Wajarlah daerah Kendal merupakan pintu gerbangnya di pantai utara.

Setelah Kerajaan Mataram Kuno runtuh, daerah Kendal dikuasai oleh Kerajaan Majapahit yang berpusat di Jawa Timur. Diperkirakan daerah Kendal dijadikan pangkalan angkatan laut dan ditempati para petinggi atau pejabat Kerajaan Majapahit. Salah seorang tokoh atau petinggi Kerajaan Majapahit adalah Ki Suromenggolo yang kemudian terkenal dengan sebutan pendekar atau Empu Pakuwojo. Dia ahli militer, ahli pemerintahan, dan ahli agama Hindu.

Ketika Kerajaan Majapahit runtuh pada akhir tahun 1400-an, Empu Pakuwojo masih berkuasa di daerahnya. Namun, pada waktu itu belum dikenal nama Kendal.

Runtuhnya Kerajaan Majapahit disusul dengan berdirinya Kerajaan Islam Demak Bintoro di daerah Demak. Letaknya kurang lebih 30 kilometer dari daerah Kendal. Pendirinya adalah Raden Fatah, putra Raja Brawijaya V. Raja Brawijaya V adalah raja terakhir yang memimpin Kerajaan Majapahit.

Setelah Kerajaan Majapahit runtuh, berdirilah Kerajaan Islam Demak Bintoro di daerah Demak yang dipimpin oleh Raden Fatah atas dukungan Walisongo. Dari daerah Demak inilah, Islam berkembang ke daerah-daerah sekitarnya, termasuk daerah Kendal.

Syiar Islam itu terlaksana secara bertahap dari satu wilayah ke wilayah lain. kawasan sepanjang pantai utara merupakan sasaran yang dipandang penting karena dapat dijadikan gerbang perdagangan dan benteng pertahanan. Waktu itu telah diketahui kemunculan orang-orang Portugis di Semenanjung Malaka (sekarang Malaysia). Bahkan di antara mereka sudah mendarat di Jepara. Lantas timbullah anggapan bakal terjadi persaingan dagang dan perebutan kekuasaan di Nusantara. Oleh karena itu, ruang gerak mereka harus dibatasi. Salah satu caranya adalah memperkuat kekuasaan di sepanjang pantai utara.

Daerah Kendal, waktu itu masih masuk dalam wilayah Kadipaten Kaliwungu, dipandang penting karena sudah ramai penduduknya. Tokoh yang ditugasi ke daerah itu adalah Bhatara Katong atau Sunan Katong. Dia seorang bangsawan Majapahit yang pernah berkuasa di daerah Ponorogo (Jawa Timur). Dengan sejumlah  prajurit yang tangguh, dia pun berangkat menuju Kadipaten Kaliwungu. 

Setelah mencari-cari tempat yang baik, sampailah dia di sebuah bukit yang indah. Di tempat itulah dia membangun tempat tinggal dan padepokan (pondok) serta mulai mengajarkan ajaran agama Islam kepada para penduduk. Bukit yang indah itu sekarang disebut bukit Jabal Nur, yang masuk dalam wilayah Protomulyo, Kaliwungu, Kendal.

Ternyata ajaran Sunan Katong disambut baik oleh warga setempat yang masih mewarisi agama nenek moyang, yaitu Hindu dan Budha. Namun tidak lama kemudian terdengar tantangan keras dari Empu Pakuwojo yang mengaku masih berkuasa di bawah bayang-bayang Kerajaan Majapahit. 

Tantangan itu justru membesarkan tekad Sunan Katong untuk bertemu dengan Empu Pakuwojo. Dia pun menugaskan orang-orang terdekat untuk mengatur waktu dan tempat pertemuan. Bahkan menetapkan apa saja yang akan dijadikan bahan pembicaraan. Pada zaman sekarang, pertemuan itu dapat disebut diskusi atau seminar.

Ternyata diskusi mereka berkembang menjadi perdebatan sengit tentang masalah agama. Setiap pihak berusaha menegaskan agamanya yang benar. Lama-lama perdebatan itu memanas dan berkembang menjadi pertarungan.

“Empu Pakuwojo bersedia menjadi murid Sunan Katong dan tunduk kepada titah Kerajaan Islam Demak Bintoro jika kalah dalam bertanding kesaktian” seru Empu Pakuwojo di hadapan para pengikutnya

“Yang dicari bukan kalah atau menang, tetapi kebenaran sejati. Boleh saja beradu kesaktian, tetapi hanya Allah yang akan menetapkan siapa yang menang dan siapa yang kalah”, jelas Sunan Katong

“Apapun yang terjadi, sebaiknya sama-sama bersikap ksatria”, kata Empu Pakuwojo dengan lantang

“Kalau Sunan Katong yang kalah, dilarang mengganggu kekuasaan Empu Pakuwojo”, sambung Empu Pakuwojo

Syahdan, pertarungan kedua tokoh yang sakti itu berlangsung seru selama berhari-hari. Keduanya menguras kekuatan dan kesaktian masing-masing. Ternyata Empu Pakuwojo terdesak dan berlari dengan kesakitan karena terluka oleh keris sakti Sunan Katong. Kemudian terus dikejar oleh Sunan Katong dan para prajurit. Sampai di suatu tempat Empu Pakuwojo berlari telanjang dada karena badannya terasa panas. Kelak tempat pelarian itu disebut Desa Klego yang berarti “bertelanjang dada”.

Kejaran Sunan Katong dan prajuritnya memaksa Empu Pakuwojo bersembungi di semak-semak belukar. Kelak tempat persembunyian itu berkembang menjadi Desa Ndelik yang artinya “bersembunyi”. Akan tetapi, karena belum juga merasa aman, Empu Pakuwojo berlari lagi melewati pematang (tanggul) sawah yang sedang digarap petani. Pematang itu rusak berantakan dan membuat penasaran  Sunan Katong dan para prajuritnya. Kelak tempat itu berkembang menjadi Desa Tambakrata yang berarti “tanggul (tambak) yang rata berantakan”. Sekarang berubah namanya menjadi Desa Tambakreja yang artinya “bekas tanggul atau tambak yang makmur”.

Akhirnya, Empu Pakuwojo sampai ke suatu tempat yang ditumbuhi pohon besar berlubang lebar. Di lubang yang seperti gua itulah sang pendekar bersembunyi dengan harapan terhindar dari kejaran Sunan Katong dan prajuritnya. Namun akhirnya Empu Pakuwojo tertangkap oleh Sunan Katong dan para prajuritnya di pohon besar itu. Kemudian terjadilah keajaiban yang mengukir sejarah daerah Kendal. Ternyata di tempat itulah Empu Pakuwojo mengaku kalah dan ingin berdamai.

“Seperti janjimu, sang Empu wajib mendukung agama Islam dan kekuasaan Kerajaan Islam Demak Bintoro”, kata Sunan Katong dengan bijaksana

“Baiklah, syaratnya tidak terjadi kekerasan” jawab Empu Pakuwojo

“Syaratnya sangat mudah, ucapkanlah kalimat syahadat. Hal-hal yang lain diajarkan di hari-hari mendatang” jelas Sunan Katong dengan santun

“Saksikanlah, di tempat inilah Empu Pakuwojo terbuka hatinya untuk memeluk Islam. Pohon besar yang berlubang ini merupakan saksi dan perlu dikenang sepanjang zaman. Karena itu, catatlah, pohon ini hendaknya disebut pohon Kendal, yang artinya penerang atau pembuka kesadaran” sambung Sunan Katong

Selanjutnya, sang empu diberi gelar Pangeran Pakuwojo. Dia pun terbukti berhasil menjadi murid atau santri yang tekun dan hebat. Kadangkala dia menetap di tempat asalnya yang sekarang disebut Desa Getas, Kecamatan Patebon. Kira-kira 3 km di sebelah barat Kendal. Sering juga dia berada di bukit Sentir sebagai pusat dakwahnya. Adapun tempat bersaksi berkembang menjadi Desa Kendalsari. Di dekatnya mengalir sungai Kendal yang dahulu pernah dijadikan gelanggang adu kesaktian. Sekarang tempat itu berada di pusat kota Kendal.

Dari tempat yang kecil dan sederhana itulah kemudian berkembang menjadi pusat pemerintahan daerah Kendal hingga sekarang, yang sebelumnya pusat pemerintahannya berada di Kaliwungu.  Yang berperan penting dalam perkembangan daerah itu adalah Kerajaan Mataram Islam di masa pemerintahan Sultan Agung. Dia menugaskan tokoh andalan bernama Tumenggung Bahurekso untuk merintis pemerintahan di Kendal. Pengangkatannya tercatat pada hari Jum’at tanggal 8 September 1614 M.

Wallahu A’lam

Sumber: Buku Cerita Rakyat Kendal karya Yudiono K.S.